feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

Search Here

Google
 

Ribuan Guru Delegasi Ke DPRK dan Kantor Bupati Pidie

Katagori :

SIGLI - Sebanyak 5000- an guru dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Senin (3/9) sekira pukul 11:30, melakukan delegasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Kantor Bupati Pidie.

Mereka menuntut dana tunjangan khusus (TC) guru dan PNS (bulanan, megang dan jabatan structural-red) segera dialokasikan. Para guru mendesak ketua PGRI Pidie segera membuat pertanggungjawaban dana PGRI selama 13 tahun, dan jangan ada lagi pemotongan gaji guru atas nama sumbangan PGRI dalam bentuk apapun.

Selama ini menurut sejumlah guru, pengurus PGRI tidak pernah trasparan terhadap dana yang dialokasikan, dan sudah 13 tahun pengurus PGRI tidak mempertanggungjawabkan dana-dana PGRI. Selain itu para guru juga mendesak Pemkab Pidie mendorong percepatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bersih, berwibawa sesuai dengan tuntutan globalisasi teknologi, komunikasi dan informasi, serta mendorong peningkatan profesionalisasi guru dan paradigma kemandirian.

Kemarin ratusan guru sebelum berangkat ke DPRK, terlebih dahulu berkumpul di halaman Mesjid Agung Al-Falah Kota Sigli. Setelah berkumpul mereka dengan berjalan kaki dikawal mobil Polisi Lalulintas menuju ke Kantor DPRK Pidie. Sesampai di halaman Kantor DPRK ribuan “kaum umar bakri” itu membacakan orasinya, seraya mengancung-ancungkan poster bertuliskan. “jangan potong gaji guru”, “singkirkan tikus-tikus yang doyan menggorogoti uang guru” serta sejumlah poster lainnya.

Hadirnya ribuan tenaga pendidik di Kantor DPRK disambut Wakil Ketua DPRK Pidie Drs. Tgk. H Yusri Achmad, Zukhri Mauluddinyah dari F - PBR, Ubaidilla F- PBB, sejumlah anggota DPRK lainnya. Tidak lama para guru melakukan orasi di depan gedung DPRK Pidie, kemudian pimpinan dewan setempat meminta beberapa perwakilan para delegasi untuk masuk ke dalam ruang rapat DPRK.

Nyaris Rusuh

Saat berdelegasi dengan dewan, para perwakilan guru yang ditunjuk nyaris rusuh karena mereka ngotot supaya dewan dapat menghadirkan bupati, Pidie, Kapolres, Kajari dan Kadis Pdan K Pidie ketua DPRK Pidie Yusuf Ishaq yang juga merangkap ketua PGRI. Namun dewan tidak dapat menyanggupinya, karena untuk menghandirkan secepatnya sesuai yang diinginkan para guru itu tidak mungkin.

Saat itulah para perwakilan guru yang berdelegasi di dalam kantor dewan nyaris ngamuk. Namun suasana menegangkan itu dapat didinginkan oleh Zukhri Mauluddinsyah. “ Kita hanya menyanggupi dan berjanji tuntutan tunjangan khusus itu akan kita perjuangkan pada anggaran tahun depan. Tapi kalau menghadirkan kapolres, bupati, kejari segera kemari itu tidak mungkin dan butuh waktu” sebut Wakil Ketua DPRK Pidie Drs. Tgk. H Yusri Achmad.

Merasa tidak puas mendengar jawaban pimpinan DPRK Pidie, ribuan guru se Pidie dan Pidie Jaya melanjutkan unjuk rasa ke Kantor Bupati Pidie. Sesampai di sana, para guru disambut langsung oleh Bupati Pidie Tgk Mirza Ismail, S.Sos dan Wabub Pidie Nazir Adam. Tapi para guru kecewa karena orang nomor satu di daerah itu tidak dapat berlama-lama bersama para guru karena jam lima sore bupati Pidie harus terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan mentri kesehatan.

Setelah diterima bupati di Oproom Setdakab Pidie ribuan guru memaparkan tuntutannya pada wakil bupati Pidie. Namun lagi-lagi para guru kecewa dan nyaris rusuh jawaban wakil bupati terhadap tuntutan mereka dinilai tidak tegas dan wakil bupati dalam memberi jawabannya kerap plin-plan” Saya pikir wakil bupati kita itu tidak serius menerima aspirasi para guru dan dia terlihat lebih memilih memperhatikan kolega-koleganya. Ternyata sama saja” celutuk beberapa guru peserta delegasi.

Secara terpisah anggota DPRK Pidie F-PBR Zuhkri Mauluddinsyah, kepada Waspada kemarin mengatakan sangat menyambut baik kedatangan para guru se Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya untuk berdelegasi dengan pihaknya. Menurut dia, guru wajar menuntut haknya serta keadilan. Ia menyebutkan sudah macam milik yayasan dan sekolah itu terkesan dimiliki oleh lima orang saja.

Karena mafia pendidikan di daerah itu banyak bergentayangan. Padahal kalau kita lihat sebut Zuhkri, para kepala sekolah baik tingkat SLTP, SD dan SLTA usianya sudah pada ozor mestinya harus segera diganti, begitupun pemerintah mesti membenahi managemen sekolah dan menejemen pendidikan. (b20)





0 comments:

Posting Komentar